Kades Kupal Berpotensi Diberhentikan, DPMD Halsel Tunggu Laporan Resmi Satpol PP
HALMAHERA SELATAN – Kepala Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, berpotensi menghadapi sanksi pemberhentian setelah dirinya dalam temuan razia yang dilakukan Satpol-PP di salah satu kafe di wilayah Halmahera Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Muh. Zaki Abd Wahab, menegaskan bahwa pihaknya siap mengambil langkah tegas apabila telah menerima laporan resmi dari instansi terkait.
"Kami menunggu laporan resmi dari Satpol PP sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melakukan pelanggaran yang mencoreng marwah pemerintah desa, tentu akan ada tindakan tegas," ujar Zaki saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2026)
Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mentolerir perilaku aparatur pemerintah desa yang bertentangan dengan norma hukum, etika, maupun aturan disiplin yang berlaku bagi kepala desa.
Zaki menjelaskan, setiap kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga integritas serta menjadi teladan bagi masyarakat. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, lanjutnya, berkomitmen menjaga wibawa pemerintahan desa dengan menindak tegas setiap kepala desa yang terlibat dalam aktivitas yang dinilai merusak citra pemerintahan, termasuk dugaan keterlibatan dalam pesta minuman keras (miras) maupun aktivitas di tempat hiburan yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
"Prinsipnya, tidak ada toleransi terhadap perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran berat, maka sanksi administratif hingga pemberhentian dapat dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Saat ini, DPMD Halmahera Selatan masih menunggu laporan lengkap dari Satpol PP untuk memastikan kronologi dan fakta-fakta yang ditemukan dalam operasi tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
